CELEBESNEWS. LUWU, Rabu 9/7/2025
Warga Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap pasif Pemerintah Kabupaten Luwu dalam menangani dugaan pelanggaran di Pemerintah Desa Lampuara.
Langkah hukum telah ditempuh. Pada 20 Juni 2025, warga secara resmi menyurati Bupati Luwu, PATAHUDDIN, untuk meminta pemberhentian sementara Kepala Desa Lampuara, sesuai dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Luwu. Namun hingga kini, surat tersebut belum mendapat tanggapan, apalagi tindak lanjut.
“Kami bukan sekadar curiga. Sudah ada dasar hukum yang jelas, sudah ada LHP Inspektorat. Tapi pemerintah daerah memilih diam, dan tidak ada langkah kongkret,” ujar M. Aldi, perwakilan warga Lampuara. Rabu (09/07/25)
Sikap pasif ini diperkuat oleh bungkamnya Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, H. Sulaiman, yang enggan memberikan klarifikasi kepada media, baik melalui telepon maupun pesan singkat. Warga menilai, pembiaran ini merupakan bentuk kelalaian serius dan melemahkan prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintahan desa.
Berdasarkan Permendagri No. 82 Tahun 2015, kepala desa dapat diberhentikan sementara jika terdapat temuan hasil pemeriksaan oleh inspektorat kabupaten/kota yang mengindikasikan penyimpangan serius. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pengabaian terhadap regulasi tersebut.
“Jika LHP saja tidak dianggap, lalu apa lagi yang bisa dijadikan dasar untuk menegakkan hukum di desa kami?” tanya warga lain dengan nada kecewa.
Selama Enam bulan dan belum ada kejelasan dari Pemkab Luwu, Warga Lampuara kini tengah menyiapkan pengaduan resmi ke Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri, disertai dengan dokumen pendukung berupa LHP Inspektorat dan salinan surat ke Bupati Luwu. Langkah ini ditempuh sebagai bentuk perlawanan terhadap pembiaran dan potensi konflik kepentingan di lingkaran pemerintahan daerah
“Kami tidak sedang melawan individu, kami melawan sistem yang membiarkan ketidakadilan terjadi,” tegas perwakilan warga.
Warga berharap pemerintah pusat turun tangan dan memastikan agar pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak tumpul ke bawah, tapi tajam ke pelanggaran.
